Mengenal Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian Tiga Sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai

berikut: rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam

perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan

pendapatan nasional, yaitu:

I. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat

melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga.

II. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan

perbelanjaan agregat.

Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian tiga sektor

dinamakan juga perekonomian tertutup.

SYARAT KESEIMBANGAN

Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran

agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan

jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran

agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut,

meliputi tiga jenis perbelanjaan: konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I) dan

pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang

menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah: Penawaran agregat =

Pengeluaran agregat (Y = AE).

JENIS-JENIS PAJAK

Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan

memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas Pendidikan dan kesehatan, dan membiayai

anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh

dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah perlu

mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga

dan perusahaan.

7

1. Pajak langsung

Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung di kumpulkan dari pihak yang wajib

membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan

dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke

atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung di

pungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.

2. Pajak tak langsung

pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung

juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya

dibayarkan oleh orang lain. Badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan

mengirimkannya/melaporkannya ke pemerintah. Jenis pemungutan yang berlaku dalam pajak

tidak langsung bersifat tidak menentu. Artinya, pemberlakuan pajak tidak dilakukan secara

berkala layaknya pajak langsung, melainkan tergantung dari peristiwa yang membuat

kewajiban untuk membayar pajak muncul. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting

adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut

adalah para konsumen.

Pengantar Ekonomi Makro: Memahami Ekonomi dari Kaca Mata yang Lebih Luas

Apa Itu Ekonomi Makro?

Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Jika ekonomi mikro melihat keputusan individu dan perusahaan, maka ekonomi makro melihat gambaran besar seperti pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah.

Ekonomi makro berfokus pada kesehatan perekonomian secara umum. Misalnya, ketika media melaporkan bahwa "ekonomi Indonesia tumbuh 5% tahun ini", itulah ekonomi makro yang sedang dibicarakan.

---

Tujuan Mempelajari Ekonomi Makro

Belajar ekonomi makro sangat penting karena kita bisa memahami:

1. Bagaimana perekonomian sebuah negara bekerja.

2. Apa yang menyebabkan inflasi atau pengangguran.

3. Mengapa harga-harga naik atau turun.

4. Bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Dengan memahami ekonomi makro, kita tidak hanya bisa menjadi warga negara yang lebih bijak, tapi juga bisa memberikan opini yang lebih berbobot terhadap isu-isu ekonomi nasional.

---

Topik-Topik Utama dalam Ekonomi Makro

Beberapa topik penting yang dibahas dalam ekonomi makro antara lain:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ini menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

2. Inflasi

Inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Tingkat inflasi yang tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat.

3. Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang tinggi bisa berdampak pada kestabilan sosial dan ekonomi.

4. Kebijakan Fiskal

Ini berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara (anggaran). Pemerintah dapat menaikkan belanja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Kebijakan Moneter

Dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga, guna menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

---

Contoh Penerapan Ekonomi Makro

Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi global, pemerintah Indonesia bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pengusaha lebih terdorong untuk meminjam uang dan berinvestasi. Di sisi lain, pemerintah bisa menambah belanja untuk membangun infrastruktur guna menciptakan lapangan kerja.

---

Penutup

Ekonomi makro memberikan kita lensa besar untuk melihat bagaimana roda ekonomi berputar dalam skala nasional dan global. Dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, pemahaman terhadap ekonomi makro menjadi semakin penting – bukan hanya untuk ekonom, tapi juga untuk kita semua.

---

Yuk, Belajar Ekonomi Makro Lebih Dalam!

Di artikel selanjutnya, kita akan membahas perbedaan ekonomi mikro dan makro, serta bagaimana ekonomi makro memengaruhi kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan!

---

Indikator PDB beserta Fungsinya

PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.
PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :

1. Produk Nasional Bruto

yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

2. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar

yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

3. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu

produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.

4. Angka-angka per kapita

yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDB memiliki fungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik. Batas wilayah untuk perhitungan PDB ini adalah Negara. 

POLITIK ANGGARAN DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Pengangguran dan Penyebabnya

Cara Menghitung Tingkat Pengangguran di Suatu Negara

Instrumen Kebijakan Moneter dan Contoh Kebijakan Moneter Covid-19 di Indonesia

Pengertian Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makro ekonomi, seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah.

Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
2. Kesempatan kerja.
3. Kestabilan harga.
4. Keseimbangan neraca pembayaran.

Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah:

1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

2. Kebijakan Diskonto

Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

3. Kebijakan Cadangan Kas

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

4. Kebijakan Kredit Ketat

Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

5. Kebijakan Dorongan Moral

Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

5 kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menangkal dampak virus corona di Indonesia: 

• Pertama, BI meningkatkan intensitas intevensi di pasar keuangan.Strategi intervensi di pasar spot, DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder.Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar.

• Kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8 persen dari DPK sekarang 4 persen dari DPK. Kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar valas.

• Ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi denga pemerintah. 

• Keempat, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk domestic non-delivery forward (DNDF). Perluasan bagi investor asing melepas SBN dan memasukkan ke rekening di Indonesia atau rekening dalam rupiah, bisa digunakan seperti underlying transaksi untuk membeli DNDF.

• Kelima, BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia.

Pertanyaan diskusi : 

    

" Sudah Efektifkah Kebijakan Moneter Covid-19 di Negara Indonesia ?"

Berikan komentar terbaik kalian.